Mamuju – Sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembayaran Gaji ASN melalui SP2D Online, yang di hadiri oleh operator SIPD lingkup pemprov Sulbar yang bertempat di ruang rapat kantor BPKPD Sulbar, Jumat (25/07/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting setelah diterapkannya SP2D Online secara menyeluruh sejak 14 Juli 2025, yang kini mencakup seluruh jenis transaksi keuangan, termasuk pembayaran gaji ASN yang akan mulai dilaksanakan secara online pada akhir Juli 2025.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk:

Mempersiapkan pembayaran gaji bulan Agustus 2025, serta

Menyamakan persepsi teknis pelaksanaan SP2D Online antar-OPD agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan.

Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, hadir membuka kegiatan dan menyampaikan bahwa peran aktif operator SIPD di setiap OPD sangat menentukan kelancaran transisi digital ini.

Turut hadir sebagai narasumber, Syaharuddin, Jabatan Fungsional AKPD bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, yang memaparkan aspek teknis dan prosedural penggunaan SP2D Online, khususnya dalam konteks pengajuan dan pencairan gaji ASN.

Dalam penyampaiannya, Syaharuddin menekankan pentingnya ketelitian dan pemahaman operator dalam menyiapkan dokumen gaji secara digital.

"SP2D Online memerlukan dokumen yang rapi, akurat, dan sesuai standar sistem. Jika sebelumnya masih bisa dilakukan pembetulan manual, maka di sistem ini proses validasi menjadi otomatis dan lebih ketat. Oleh karena itu, kami berharap seluruh OPD menyiapkan template gaji dengan benar, agar pencairan tidak tertunda,” tegasnya.

Selain itu, hadir pula Azis dari Tim IT BPKPD Sulbar yang memberikan pendampingan teknis, serta Taufan dari Dinas Kominfo Sulbar sebagai mitra pengembang Aplikasi Sipamandar, yang turut mendukung integrasi dan pengembangan sistem.

Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk mendukung kebijakan digitalisasi keuangan.

"Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang perubahan budaya kerja menuju tata kelola yang transparan, cepat, dan akuntabel. SP2D Online menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem pelayanan publik yang adaptif dan responsif,” jelasnya.

Implementasi SP2D Online selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, serta membangun SDM Sulbar yang unggul dan berkarakter.

Melalui rapat ini, BPKPD Sulbar berharap seluruh OPD dapat bersinergi dan segera menyesuaikan proses administrasi gaji dengan sistem SP2D Online, demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang modern, efisien, dan terpercaya.